Posted by admincbi On December - 9 - 2012

Oleh : Ade Gumilar Iskandar

Otonomi daerah yang di implementasikan sejak tahun 2001 memberi banyak peluang terjadinya perubahan, dibanding sistem yang sentralistik. Namun di sisi lain, otonomi daerah juga memberikan sejumlah ancaman yang serius, termasuk di dalamnya bidang pendidikan.

Banyak pihak berharap pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak positif bagi perkembangan pendidikan nasional. Namun, yang terjadi kemudian justru menimbulkan kecemasan di masyarakat. Awal kecemasan itu dapat dirasakan disaat semakin berkembangnya permasalahan pendidikan yang tidak bisa diatasi oleh sekian banyak institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya : Penempatan guru yang tidak sesuai dengan profesinya. Batam Centre (19/10/2012) “Guru menjabat sebagai Lurah, sementara banyak pegawai yang tamatan STPDN tidak dipakai”. Kompas (27/6/2012), “Penempatan atau pengangkatan guru di daerah tidak transparan dan tidak berdasarkan kemampuan guru, faktor kekerabatan ataupun kedekatan secara politik dengan pemangku kepentingan dapat memengaruhi karier seorang guru”. Selanjutnya Harian Swara Sulut (22/2/2012), “Guru SD dipromosikan menjadi kepala sekolah SMP”. Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang tidak sempat mengemuka di media yang mengindikasikan kuatnya intervensi politik di era otonomi daerah.

Harapan masyarakat juga semakin kuat dengan adaya peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN, jauh lebih besar dari periode sebelumnya. Alokasi anggaran tersebut secara bertahap telah didistribusikan ke setiap institusi pendidikan pada setiap tingkat dan satuan pendidikan. Benarkah peningkatan anggara pendidikan telah berdampak positif terhadap pembangunan ?. Untuk mengetahui hal ini, kita dapat melihat data dari United Nations Development (UNDP). Pada tahun 2011 UNDP meluncurkan Human Development Index (HDI), dan menempatkan Indonesia pada posisi 124 dari 187 negara. Angka ini lebih rendah dari lima negara di ASEAN, Singapura memimpin dengan berada pada posisi 26, Brunei 33, Malaysia 61, Thailand 103, dan Filipina 112.

Berdasarkan fakta yang dikemukakanUNDP, ada satu pertanyaan besar, Apakah dengan kondisi sekarang, Indonesia telah bangkit dari keterpurukan di bidang pendidikan ? Karena pada hakikatnya, tunas muda dan pendidikan merupakan wahana yang tepat untuk memulai pembangunan suatu bangsa. Sejatinya, peningkatan SDM yang telah di capai sebanding lurus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengapa terjadi demikian ?. Jawabannya tentu sangat komplek, namun satu hal yang cukup mendasar dan sangat urgen serta berdampak luas yaitu masih kuatnya intervensi politik terhadap pendidikan.

Berbicara hubungan politik-birokrasi di Indonesia pada saat ini menjadi wacana menarik untuk dicermati, yang di-istilahkan oleh beberapa ahli yakni relasi antara “cinta” dan “benci”. Politik-birokrasi seperti “dua sejoli” yang dianalogikan sedang “berpacaran”. Layaknya “orang yang sedang berpacaran” akan selalu ada dua perasaan yang muncul silih berganti yaitu perasaan “cinta “ dan “benci”. Di satu sisi mereka ingin selalu berdekatan dan bekerja sama, tetapi di sisi lain ingin saling menjauh dan berdiri sendiri. Dengan analogi ini maka hubungan politik-birokrasi ini seperti “dua sisi mata uang” yang tidak bisa dipisahkan (unseparated) tetapi berdiri sendiri (integrated). Politik memang identik dengan kekuasaan, namun tidak selamanya politik untuk mengajar kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Demikian halnya pendidikan juga tidak bisa telepas dari politik, artinya pendidikan membutuhkan dukungan politik terutama dalam menyuarakan berbagai aspirasi positif untuk kemajuan pendidikan agar bisa di akomodir dalam suatu kebijakan pemerintah (contoh PERDA).

Mencermati kebijakan pendidikan di era otonomi daerah jelas menjadi wilayah tanggungjawab pemerintah daerah (terkecuali pendidikan tinggi), sehingga kontrol dan pengaruh pemerintah deaerah menjadi yang utama, berdasarkan hal tersebut maka kaitan antara masalah pendidikan dan politik sangat kuat. Hampir setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya, sesuai dengan pendapat Buchori (dalam Sirozi, 2010:29) “you cannot escape politics or separate it from education” (Anda tidak dapat menghindar dari politik atau memisahkannya dari pendidikan). Lebih jauh Buchori juga menyatakan bahwa krisis yang saat ini sedang melanda bangsa ini bersumber dari akumulasi keputusan-keputusan politik yang tidak tepat di masa lalu, contohnya masih rendahnya mutu pendidikan yang sering diyakini sebagai implikasi dari rendahnya komitmen politik (political will) pemerintah.

Kompleksitas permasalahan pendidikan sebagaimana digambarkan diatas telah diakui media bahkan masyarakat, maka seperti itulah potret pendidikan kita saat ini, telah tercemari politik, telah terkontaminasi kepentingan politik. Disadari atau tidak itulah yang telah tejadi sehingga nuansa politisasi pendidikan akibat dampak desentralisasi pendidikan sangat kental terjadi. Melalui kajian ini, maka secara kontekstual ‘penyakit akut’ tersebut harus mulai di karantina agar tidak berdampak luas. Tindakan preventif dan kuratif menjadi keniscayaan bagi seluruh insan pendidikan. Usaha preventif (pencegahan) dapat dilakukan dengan membuat sistem/aturan yang mengedepankan aspek keterbukaan, keadilan dalam pendidikan, serta pembagian peran dan bidang garapan (wilayah kerja) yang jelas antara politisi, birorkrat, dan tenaga pendidik/kependidikan. Sedangkan usaha kuratif (perbaikan) dapat dilakukan dengan terus menerus mencerdaskan dan mencerahkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan akan profesionalitas profesi yang diembannya.

OPSI KEBIJAKAN

Berdasarkan kajian singkat ini, sebagai bahan perenungan dan masukan bagi seluruh pihak pemangku kepentingan baik di pemerintahan daerah maupun satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap konsep politik dalam arti positif (politik yang santun, jujur, berkeadilan dan bermartabat), termasuk para pemimpin dan birokrat, khusunya dalam pendidikan.

2) Melakukan usaha-usaha yang bersifat sistematis, terpadu dan kontekstual di dalam menanggulangi derasnya unsur politis yang terjadi akibat dampak desentralisasi pendidikan.

3) Memberikan sanksi tegas baik secara hukum, akademis dan sosial kepada pihak/kelompok/orang/oknum yang telah melaksanakan tindakan yang menyalahi kewenangan untuk keuntungan sendiri maupun kelompok yang mencederai sistem pendidikan seperti : pengangkatan dan penempatan guru, pemilihan dan pengangkatan kepala sekolah, penyebaran buku/materi pelajaran, penerimaan siswa dan lainnya.

4) Membuat peraturan yang lebih tinggi tentang pengaturan akan pembatasan kewenangan pemerintah daerah (sistem kontrol) dengan berasaskan pada aspek keberpihakan dan keadilan serta kesejahteraan pada masyarakat luas.

Wallahu A’lam Bishawab

Source : Ade-Gumilar.com