Posted by admincbi On December - 9 - 2012

Oleh : Ade G. Iskandar

Jika Kemendikbud percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, Finlandia justru percaya bahwa ujian dan testing itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa.

Tidak dapat disangkal fenomena pelasanaan Ujian Nasional (UN) dengan segala kompleksitas permasalahannya dari tahun ke tahun telah menjadi isue di masyarakat yang tidak ada habisnya di perdebatkan berbagai kalangan.

Penolakan penyelenggaraan UN datang dari berbagai elemen masyarakat, bahkan Mahkamah Agung telah menolak permohonan pemerintah terkait perkara Ujian Nasional. Ini berarti putusan perkara dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah. Namun, pada saat itu pemerintah masih melaksanakan UN pada tahun 2008 dan 2009. Dengan demikian pelaksanaan UN 2008, 2009 yang ‘memaksa’ kelulusan siswa ditentukan beberapa hari merupakan tindakan melanggar hukum. Mengapa pemerintah tetap ‘keukeuh’ melaksanakan Ujian Nasional ?. Ada apa dengan biaya Rp. 600 Milayar/pelaksanaan UN ?

Benarkah Ujian Nasional sebagai tolok ukur pendidikan bermutu ? jika demikian, apa kontribusinya terhadap berbagai permasalahan bangsa sejak UN di laksanakan ?. Sejatinya mengembangkan pendidikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tidak terfokus pada peningkatan daya saing dengan negara lain, atau melihat ke luar (outward looking) dengan mendidik para ‘gladiator olimpiade’. Tetapi yang yang patut dilakukan adalah mengarahkan pendidikan untuk mampu memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian masalah-masalah kontrit yang dihadapi bangsa dan negara dalam rangka menuntaskan kemiskinan, pengangguran, dan krisis moral (KKN), serta memberdayakan sumber daya alam. Atau dapat dikatakan pendidikan sebagai proses pengembangan potensi dan pembebasan peserta didik dari ketidak tahuan, ketidak mampuan, ketidak berdayaan, ketidak jujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan.

Berguru ke negeri orang.

Jika Kemendikbud mengacu kepada keberhasilan pendidikan di negara maju, sebenarnya kurang tepat jika penyelenggaraan UN dijadikan sebagai tolok ukur pendidikan bermutu dalam rangka pengingkatan daya saing bangsa. Karena banyak negara-negara maju tidak pernah melakukan ujian secara nasional.

Finlandia. Peringkat 1 dunia ini diperoleh Finlandia berdasarkan hasil survei internasional yang komprehensif pada tahun 2003 oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tes tersebut dikenal dengan nama PISA (Programme for International Student Assesment) mengukur kemampuan siswa di bidang Sains, Membaca, dan juga Matematika.

Jika Kemendikbud percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, Finlandia justru percaya bahwa ujian dan testing itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Terlalu banyak testing membuat guru cenderung mengajarkan kepada siswa untuk semata-mata lolos dari ujian. Karena itu Finlandia tidak pernah melakukan ujian nasional.

Informasi terakhir yang penulis dapatkan melalui sebuah situs internet (http:// www.bookrags.com/news/nationally-unified-achievement-tests-moc) dan milis Aptikom menginformasikan bahwa, tiba-tiba pemerintah Jepang memutuskan untuk mengadakan sebuah ujian yang berskala nasional bagi siswa-siswa kelas 6 dan 9. Padahal selama ini tidak ada tes apa pun yang bersifat nasional di Jepang. Tes yang berskala nasional terakhir dilakukan pada akhir tahun 50-an dan tahun 60-an. Apakah mereka ingin mengikuti jejak ‘kesuksesan’ UN di Indonesia yang gegap gempita ?!

Tujuan dari ujian berskala nasional yang di selenggarakan pemerintah Jepang adalah untuk memperoleh data unjuk kerja akademik Sekolah dan Pemerintah Daerah, sehingga kementrian (pendidikan) dapat membuat kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan, serta membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi sekolah. Jadi, Tidak ada hubungannya dengan kelulusan siswa.

Ujian berskala nasional ini dilakukan setelah hasil test dari OECD pada tahun 2004 menunjukkan bahwa kemampuan siswa Jepang dalam matematika dan ketrampilan lain menurun.

Meski diwajibkan, tetapi ada beberapa sekolah publik dan sekitar 40% sekolah swasta yang memutuskan untuk tidak mengikutinya, dan ada 200 sekolah yang minta diadakan pada hari lain, karena ada kegiatan lain pada hari tersebut. Jadi, meskipun berskala nasional dan diwajibkan, ternyata mereka boleh menolaknya. Bandingkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

Momentum Hari Kartini sebagai penolakan terhadap Ujian Nasional (UN).

Yang menarik terkait dengan penolakan pelaksanaan UN adalah pada acara Konsolidasi Nasional Jaringan Kaukus Perempuan Parlemen se-Indonesia, yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari Kartini (21/04/2012) di Jakarta. Informasi yang langsung penulis dapatkan dari Bpk. Satria Dharma Ketua IGI (Ikatan Guru Indonesia) yang tampil sebagai salah satu pembicara bersama Prof. Dr. Fasli Jalal, mantan Wamendikbud. Menginformasikan bahwa, para wanita Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Kaukus Perempuan sepakat menyatakan bahwa, Ujian Nasional itu sungguh tidak bermanfaat, dan bahkan memasukkan rekomendasi untuk menghapus Ujian Nasional, dan Gerakan Bangsa Membaca sebagai salah satu rekomendasi yang akan mereka ajukan kepada pemerintah.

Sungguh luar biasa, ternyata penerus perjuangan Kartini yang tergabung dalam Jaringan Kaukus Perempuan memiliki pandangan luas, cerdas, dan kritis terhadap permasalahan pendidikan di negeri ini. Mudah-mudahan komitmen mereka benar-benar direalisasikan, dan mendapatkan respon dari para pihak pembuat kebijakan. Tentunya kitapun perlu ‘merapatkan barisan’ untuk memaksa Kemendikbud patuh pada hukum (putusan MA). Karena kezaliman terorganisir hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan yang terorganisir pula. Jika tidak, justru akan mengalahkan kebaikan yang tercerai berai.

Wallahu a’lam bishawab.